Nelayan agak kecewa dengan pemerintah karena tidak cermat menangkap persoalan nelayan.  Berbagai persoalan kini tengah membelit sebagian besar warga Kepulauan Seribu. Terutama yang menetap di Kecamatan Selatan dan Kecamatan Utara yang terdiri dari enam kelurahan. Masalah yang dihadapi, di antaranya ialah tidak lancarnya usaha mereka dalam memenuhi penghidupan yang layak.

 

Mereka harus mati-matian untuk mengadakan fasilitas agar mata pencaharian seperti memancing ikan, menjaring gurame, keramba, budidaya ikan hias, dan karang hias tetap berjalan. Terkadang karena tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana, mereka terpaksa harus berhenti bekerja untuk sementara. Belum lagi kalau cuaca memburuk.

Seperti yang dialami Halimun, salah satu warga RT 3/2, Kelurahan Pulau Panggang, yang ditemui VIVAnews di Kemayoran, Jakarta Pusat. Nelayan pancing betul-betul menghadapi masalah besar. Mereka kesulitan membeli harga bahan bakar solar yang kini mencapai Rp 7 ribu per liter.

Mereka haruslah mengakali masalah ini. Misalnya dengan menghutang solar terlebih dulu kepada penjual bahan bakar. Nanti hutang ini akan dibayar setelah hasil dari mencari ikan di laut berhasil dijual.

Tapi, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Mereka sering sulit membayar hutang karena ternyata hasil laut tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran. Kalau sudah begitu, biasanya mereka akan mencicil hutang kepada penjual solar.

Selain masalah bahan bakar, nelayan jaring juga harus berhadapan dengan nelayan modern dari Jakarta yang sering datang di waktu malam hari. Peralatan nelayan dari Jakarta jauh lebih lengkap, misalnya lampu-lampu besar untuk menarik perhatian ikan di laut.

Sementara nelayan tradisional atau yang sering disebut nelayan mayang yang hanya memiliki fasilitas minim, terpaksa harus gigit jari. Dan penghasilan mereka menjadi berkurang banyak. Padahal sebelum banyak nelayan modern, pendapatan mereka masih terbilang lumayan.

Sebenarnya, masalah ini sudah agak teratasi setelah ada semacam aturan bersama bahwa nelayan modern dilarang masuk ke area nelayan tradisional.

Apabila nelayan Jakarta terlalu dekat dengan daratan pulau (maksimal lima mil), maka nelayan tradisional akan mengingatkan mereka. Hanya saja bukan berarti masalah nelayan tradisional selesai, mereka tetap sulit karena masalah fasilitas yang sangat kurang itu.

Menurut Halimun, sebenarnya nelayan tradisional pada 2008 dulu pernah mendapat subsidi dari pemerintah untuk pengadaan peralatan. Namun entah  kenapa, pada 2009 bantuan itu dihentikan. Padahal, bagi nelayan tradisional subsidi berupa alat-alat melaut sangat dibutuhkan.

Kemudian budidaya ikan hias. Nelayan juga sering kesulitan memasarkan ikan dengan harga pas. Sebab, sebagian pembeli ikan di Jakarta seenaknya menentukan harga. Kalau sudah begini, biasanya  mereka terjepit dan tidak punya pilihan, ikan harus dijual agar mereka tetap hidup, sedangkan harga ditentukan oleh bos ikan hias di Jakarta.

Itulah sebabnya warga di Kecamatan Selatan dan Kecamatan Utara meminta perhatian serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Mereka minta agar pemerintah juga mau bekerjasama, misalnya dalam hal pemasaran atau subsidi alat nelayan.

Nelayan agak kecewa dengan pemerintah. Sebab, mereka selama ini telah mengikuti semua imbauan pemerintah, misalnya untuk budidaya menangkap ikan tidak boleh lagi menggunakan potassium.  Nelayan telah melaksanakan semuanya dengan ramah lingkungan.

Tapi, sebaliknya, pemerintah kurang cermat mendengar permasalahan mereka. Dan kini, nelayan hanya minta agar pemerintah ikut terlibat secara konsisten dan serius terhadap masalah nelayan di Kepulauan Seribu. (vivanews/puser)