Mekanisme pencatatan kehadiran para pegawai di DKI Jakarta yang menggunakan handkey atau mesin perekam daftar hadir dengan mengunakan sidik jari merupakan solusi tepat untuk melecut tingkat kehadiran para pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Kepulauan Seribu.

Sebelum menggunakan hankey, PNS di wilayah bontot ibu kota ini terkesan malas dan diduga kerap memanipulasi kehadiran. Bukan rahasia umum, mereka jarang ada di tempat bertugas dengan berbagai alasan. Padahal, fasilitas dan kesejahteraan mereka jauh lebih besar dibanding dengan sejawatnya yang bertugas di Jakarta darat.

Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Seribu, Wahyu Hidayat mengatakan, kebijakan penggunaan handkey dalam pencatatan kehadiran bagi PNS merupakan solusi tepat dan sangat mengena. Peraturan itu, diperkirakan akan menjadi jawaban dari permasalahan tingkat kehadiran yang kurang bagi PNS di Kepulauan Seribu.

"Kita semua tahu, kantor kabupaten di Pulau Pramuka sering kosong dan gedung teknis pun demikian. Dengan hendkey mereka tidak akan bisa seperti itu lagi karena hal itu berpengaruh dengan tunjangan kinerja mereka,' ungkapnya, Senin (1/2).

Wahyu berharap, bila metode pencatatan kehadiran itu sudah efektip menyeluruh maka tingkat kehadiran PNS akan bertambah dan selanjutnya pelayanan administrasi dan pelaksanaan pembangunan lebih baik lagi di Kepulauan Seribu. "Kita sangat berharap begitu. Apalagi bila alat itu hanya ada di pulau. itu jauh lebih baik lagi," usulnya.

Kasudin Kominfo dan Kehumasan Kepulauan Seribu, Purwoto mengakui mekanisme pencatatan kehadiran dengan handkey belum diberlakukan secara menyeluruh di Pemkab Kepulauan Seribu. Saat ini, mesin itu baru digunakan di unit Satpol PP sementara di SKPD lain masih menggunakan absensi manual. "Baru Satpol PP yang menggunakan handkey. Itu pun masih dalam tahap percobaan," katanya.

Tapi, menurut Purwoto, mulai pertengahan bulan ini tiap SKPD diwajibkan mempunyai alat tersebut dan pada April nanti harus sudah efektip secara mebyeluruh. "Rencananya April seluruh SKPD sudah menggunakan Handkey. Tapi soal ditempatkan dimana alat itu, saya kurang tahu," tuturnya.

Purwoto mengungkapkan, penggunaan handkey memang dapat menjadi solusi tingkat kehadiran PNS. Akan tetapi dengan kondisi pendukung yang belum memadai pelaksanaan mekanisme pencatatan kehadiran itu akan tersandung kendala. Misalnya, untuk wilayah Kepulauan Seribu Utara saat ini belum teraliri listrik 24 jam dan koneksi internet yang tidak stabil.

"Untuk Kepulauan Seribu Selatan sudah tidak ada masalah, tapi alat ini harus berlaku bagi semua PNS yang bertugas di Kepulauan Seribu," tukasnya.

Semenatra itu, Julyanes, Kepala BKD Kepulauan Seribu mengatakan, semua unit SKPD di Kepulauan Seribu pada April nanti harus sudah menggunakan Handkey dalam pencatatan kehadiran. Yang belum memiliki mesin handkey dapat segera menyediakannya. Sehingga BKD Kepulauan Seribu bisa langsung menerima daftar hadir pegawainya secara online.

“Sudah tidak dapat ditundah, April mekanisme itu harus diberlakukan karena ini terkait dengan penilaian kinerja. Soal teknis, kami tengah mencari jalan keluarnya," tegas Julyanes singkat. (enjoypulauseribu/puser)